Menteri Hukum dan HAM baru Supratman Andi Agtas, membantah jika penunjukannya sebagai menteri berkaitan dengan dikotomi partai pemerintahan atau hal bernuansa politis lainnya, hal ini ia sebut sebagai hak prerogatif Presiden. Supratman juga menegaskan tidak ada arahan Presiden Joko Widodo untuk ikut campur dalam internal parpol.
“Ini adalah hak prerogatif Presiden, urusan partai politik memang menjadi tanggung jawab Kemenkumham. Lagi musimnya menyangkut semua partai politik. Sedang munas, kongres, muktamar. Jadi, sebenarnya tidak berkaitan. Kebetulan saja bersamaan dan tidak ada arahan presiden terkait hal itu,” tutur Supratman saat ditemui usai pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Lebih lanjut, menurut Supratman Kemenkumham akan bersikap objektif dan berlaku adil, jika memang terdapat dualisme dalam internal parpol nantinya. Hingga saat ini, kata Supratman, tidak ada masalah dengan seluruh partai yang akan menggelar munas, kongres, maupun muktamar.
“Tidak, semuanya baik-baik saja,” kata Supratman.
Sebelumnya, Jokowi melantik Supratman sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Adapun Supratman merupakan kader Partai Gerindra, sementara Yasonna merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Supratman menyebut, tidak ada masalah terkait perbedaan partai antara dirinya dengan Yasonna.
“Saya berteman baik dengan Pak Yasonna. Tidak ada masalah dengan itu. Semua program-program yang baik, yang dijalankan menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk meneruskannya,” ucap Supratman.
#TirtoDaily
